Selamat Datang, Anda Memasuki Kawasan
ZONA INTEGRITAS
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Layanan Hukum Gratis
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- Pengumuman Hasil Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi POSBAKUM PA Purworejo 2023 | (02/01)
- Pengumuman Hasil Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum PA Purworejo TA 2023 | (30/12)
- Pengumuman Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Posbakum PA Purworejo TA 2023 | (27/12)
- Pengumuman Seleksi Calon Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PA Purworejo TA 2023 | (21/12)
- Pemberitahuan Pembatasan Layanan | (25/02)
Aplikasi Pendukung
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
