Kebijakan dan Peraturan Informasi
Kebijakan dan Peraturan Informasi
Rab, 19 Maret 2025
Penulis : Eko Sulistiyo Adi

Kebijakan dan Peraturan Informasi

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dari uraian di atas, Peraturan dan Kebijakan Informasi dapat kami simpulkan sesuai hirarki yaitu sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
Layanan Publik

Artikel Lainnya

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO...
Purworejo, 18 November 2026 - Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, Ketua Pengadilan Agama Purworejo...
Rab, 18 November 2026 | 4:10
Perkuat Koordinasi Akhir Tahun, ...
Purworejo – Pengadilan Agama Purworejo melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesekretariatan Bulan Oktober 2026 pada Rabu, 4 November 2026....
Rab, 4 November 2026 | 3:08
Pengadilan Agama Purworejo Gelar...
Purworejo, 28 Oktober 2026 – Pengadilan Agama Purworejo melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor...
Rab, 28 Oktober 2026 | 2:56
Ketua PTA Semarang Berikan...
Purworejo, 21 Oktober 2026 — Pengadilan Agama Purworejo menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, Dr. Hj. Rokhanah, S.H.,...
Rab, 21 Oktober 2026 | 4:12