Pengadaan Barang dan Jasa - Pengadilan Agama Purworejo

Written by Eko Sulistiyo Adi on 18 November 2022. Hits: 270

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

A.	PENDAHULUAN
	Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
B.	PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018: Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pedoman Swakelola Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional Pedoman Katalog Elektronik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Agen Pengadaan Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
C.	STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut: Pengadaan Barang melalui e-Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Pengadaan Langsung Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi) Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi) Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi) Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi) Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender cepat Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Pascakualifikasi Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi) Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Tender) Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-seleksi Pascakualifikasi Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-seleksi Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi) Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-seleksi Prakualifikasi (Dok. Seleksi) Pengadaan Barang melalui e-tender cepat Pengadaan Barang melalui e-tender Pascakualifikasi Pengadaan Barang melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi) Pengadaan Barang melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Tender)

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan 2023

Rencana Umum Pengadaan 2022

MEKANISME PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Metode Pemilihan Penyedia Barang – Berikut akan dijelaskan tentang beberapa bagian dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah adalah sebagai Berikut :

Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang :

Pelelangan
Penunjukan Langsung
Pengadaan Langsung
Kontes

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 77, mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Jadwal Lelang Pengadaan

NAMA PENGADAAN	JENIS PENGADAAN	DETAIL
Pengadaan POSBAKUM	PENGADAAN LANGSUNG	Detail

Kontak Unit Pengadaan

PEJABAT PENANGUNGJAWAB PENGADAAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

NAMA	JABATAN	ALAMAT	NO TELP
Teguh Iriantono Eko Putro, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen	Jl. Pahlawan No.5 Purworejo	0275-323180

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Rencana Umum Pengadaan

MEKANISME PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan

Jadwal Lelang Pengadaan

Kontak Unit Pengadaan

Hubungi Kami

Tautan Web

Mahkamah Agung RI

Ditjen Badilag

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Negeri Purworejo

Kejaksaan Negeri Purworejo

Pemkab Purworejo

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE