logo

 

gugatan mandiri

aplikasi sitipadia

Written by Eko Sulistiyo Adi on . Hits: 270

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

A.

PENDAHULUAN

 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018:

  1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
  2. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Pedoman Swakelola
  4. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
  5. Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  6. Pedoman Katalog Elektronik
  7. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  8. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  10. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  11. Agen Pengadaan
  12. Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  14. Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
  15. Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
C. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut:

Pengadaan Barang melalui e-Pengadaan Langsung

Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Pengadaan Langsung

Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Pengadaan Langsung

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi)

Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi)

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-Penunjukan Langsung

Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi)

Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan Langsung

Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. Kualifikasi)

Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-Penunjukan Langsung

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender cepat

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Pascakualifikasi

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi)

Pengadaan Jasa Lainnya melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Tender)

Jasa Konsultansi Perorangan melalui e-seleksi Pascakualifikasi

Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-seleksi Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi)

Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-seleksi Prakualifikasi (Dok. Seleksi)

Pengadaan Barang melalui e-tender cepat

Pengadaan Barang melalui e-tender Pascakualifikasi

Pengadaan Barang melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Kualifikasi)

Pengadaan Barang melalui e-tender Prakualifikasi (Dok. Tender)

 


Rencana Umum Pengadaan

 

 Rencana Umum Pengadaan 2023

 Rencana Umum Pengadaan 2022

 


MEKANISME PROSEDUR YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Metode Pemilihan Penyedia Barang – Berikut akan dijelaskan tentang beberapa bagian dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah adalah sebagai Berikut :

Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang :

  • Pelelangan
  • Penunjukan Langsung
  • Pengadaan Langsung
  • Kontes

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 77, mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

  1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
  2. Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
  3. APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
  4. APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
  5. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
  6. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  7. LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Jadwal Lelang Pengadaan

NAMA PENGADAAN JENIS PENGADAAN DETAIL
 Pengadaan POSBAKUM PENGADAAN LANGSUNG Detail

Kontak Unit Pengadaan

PEJABAT PENANGUNGJAWAB PENGADAAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

NAMA JABATAN ALAMAT NO TELP
Teguh Iriantono Eko Putro, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Jl. Pahlawan No.5 Purworejo 0275-323180

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Email Kepaniteraan / (Delegasi) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi