logo

 

Written by Agung Dwi Andriyatmoko on . Hits: 60

Ketua Pengadilan Agama Purworejo Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. Menghadiri Rapat Kordinasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

rapat koordinasi pta semarang pa purworejo

SEMARANG, pa-purworejo.go.id - KPA Purworejo (Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.) beserta Panitera (Drs. Muh. Uzair) dan Sekretaris (Nani Rokhimah, S.H.) menghadiri rapat koordinasi di PTA Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua PTA Semarang Nomor W11-A/505/HM.01.1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020. Acara ini dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA, para Ketua, Panitera dan Sekretaris se-Jawa Tengah. Rapat yang dilaksanakan pada Kamis (20/02/2020) ini digelar di Hotel Patra Semarang Jawa Tengah.

Rapat Kordinasi bertujuan untuk mensosialisasikan Hasil Rapat Ditjen Badilah mari di Bali, meliputi : Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yudisial, Permasalahan Teknis & Administrasi Perkara, Hasil Rapat Komisi Bidang Administrasi Kepaniteraan dan Hasil Rapat Komisi bidang administrasi Kesekretariatan.

Rapat Kordinasi dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. dikuti pembinaan oleh Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dan pula oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Iskandar Paputungan, para Hakim Tinggi dan seluruh Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut DR. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. di dalam sambutannya menekankan bahwa betapa penting kita melakukan perubahan yang sangat revolusioner, dengan cara melakukan perubahan "mindset dan cultireset" seluruh apparat peradilan di wilayah PTA Semarang agar kita dapatmempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dengan menggunakan fasilitas IT yang sudah sangat memadai bagi warga peradilan agama.

peserta rapat koordinasi pta semarang

Namun demikian Beliau meminta agar percepatan penyelesaian perkara juga tidak melanggar hukum acara, bahkan menurut beliau jangan pernah dilanggar dan hakim sebagai wakil Tuhan harus menjaga identitas dan etika sebagai hakim. KPTA juga mengingatkan tentang surat bernomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama, Dirjen Badilag peluncuran 9 aplikasi layanan terdiri dari 5 (lima) layanan langsung untuk masyarakat pencari keadilan yaitu Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Antrean Sidang, Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center; dan 4 (empat) layanan yaitu : PNBP Fungsional, E-Eksaminasi, E-Register dan E-Keuangan diperuntukan bagi intern Pengadilan Agama. Kesembilan aplikasi ini telah di launching tanggal 18 September 2019, dan hari ini kita akan melaunching Aplikasi SIPP perkara Banding.
Setelah membuka kegiatan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang langsung melakukan Teleconference dengan Dirjen Badilag kemudian memberikan kata sambutan dan langsung menyampaikan pembinaan. Dalam pembinaanya, Dirjen Badilag menekankan 5 hal sebagai program prioritas Ditjen Badilag pada tahun 2020, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Pengadilan Elektronik (e-Court)
Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan melalui PERMA 1 Tahun 2019 untuk membawa paradigma sistem peradilan menuju sistem peradilan elektronik. Peradilan agama selama ini dikenal dengan jumlah perkara e Court terbanyak, yaitu lebih dari 25.000 perkara. Hal ini menunjukkan kecendrungan dan antusiasme masyarakat untuk dapat berperkara secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Banyaknya jumlah perkara e-Court yang terdaftar di pengadilan agama merupakan gambaran komitmen kuat dan kerja keras peradilan agama dalam menerapkan kebijakan Mahkamah Agung.

2. Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Tahun 2019, 62 pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 28 diantaranya diterima oleh pengadilan agama, Untuk lingkungan peradilan umum 27 pengadilan, 5 Pengadilan Militer dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penghargaan Zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan sebuah apresiasi kepada intansi pemerintah yang mampu berusaha lebih untuk membangun unit kerja. Predikat WBK ini diberikan kepada unit kerja yang mampu memenuhi program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Penghargaan ini menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja dan budaya anti korupsi di lingkungan peradilan agama, selain itu, hal ini juga akan membawa peningkatan kesejahtraan dalam hal naiknya remunerasi bagi satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK. Oleh karenanya, pada tahun ini saya mendorong satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk dapat meraih predikat WBK sebanyak yang kita bisa.

3. Penerapan 9 Aplikasi dan Pemanfaatan IT
9 Aplikasi yang telah dilaunching oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 18 September 2019 yang lalu harus diimplementasikan dengan baik, untuk menunjang kinerja organisasi pengadilan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan semua satuan kerja pengadilan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatannya.

4. Menjaga Kebersihan, Kerapian dan Kenyamanan Kantor
Kebersihan, Kerapian dan Kenyamanan merupakan hal mendasar yang harus ada pada kantor pengadilan. Wibawa dan marwah pengadilan pada awalnya terletak pada 3 aspek ini. Kebersihan, Kerapian dan Kenyamanan tentu tidak identik dengan bangunan megah dan mewah, namun hal ini menjadi aspek yang paling mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karenanya, saya menekankan secara khusus hal ini agar menjadi perhatian kita bersama, terlebih, pengadilan agama merupakan pengadilan islam yang memegang teguh hadits Nabi SAW. bahwa "Kebersihan adalah sebagian dari iman".

5. Standarisasi Ruang Persidangan
Pada tanggal 11 November yang lalu, Ditjen Badilag mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 perihal Standarisasi Ruang Sidang.

Hal ini didasari dari pantauan selama inspeksi mendadak dan laporan pengawasan reguler bahwa banyak ruang sidang di pengadilan agama tidak layak sebagai ruang persidangan. Tata letak perangkat persidangan yang tidak tertata rapi, atribut persidangan yang nampak lusuh, maupun ruangan sidang yang sangat kecil.

Memang harus diakui, banyak persoalan terkait keterbatasan ruang maupun sarana dan prasarana pengadilan yang masih kurang. Namun demikian ruang persidangan merupakan ruangan sakral pada gedung pengadilan, dimana semua perkara disidangkan dan putusan dibacakan. Oleh karenanya, kesakralan ruang persidangan harus dijaga dan seluruh pengadilan mempunyai standar ruangan dan dekorum yang sama diseluruh pengadilan agama.

iskandar paputungan rapat koordinasi pta semarang

Acara sosialisasi berakhir setelah seluruh peserta mendapatkan kesempatan menyampaina pertanyaan-pertanyaan serta pandangannya dan kemudian acara Rakor ditutup pada jam 16.30 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. H. Iskandar Paputungan, M.H setelah sebelumnya beliau memaparkan materi "Teknis Yudisial" untuk menyamakan persepsi dan pandangan di dalam menjalankan tugas pokok, tentu saja dengan tidak mengganggu "kemandirian" para hakim yang selama ini kita jaga bersama. (And/Humas)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi