logo

 

Written by Agung Dwi Andriyatmoko on . Hits: 45

Penilaian Kinerja Pegawai Sebagai Acuan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Oleh : H. A. Zahri, S.H., M.H.I. (Ketua Pegadilan Agama Trenggalek)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dirumuskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi pegawai ASN terdiri dari dua macam PNS dan PPPK.

PNS memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat peran PNS yang strategis mutlak diperlukan pembinaan dan salah satu langkah pembinaan berwujud penilaian terhadap kinerja. Penilaian kinerja digunakan antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, promosi dan demosi, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan terakhir diberlakukan sebagai acuan pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Dimana pemotongan tukin sebelumnya hanya terkait absensi (ketidak hadiran), termasuk didalamnya hukuman disiplin dan percutian dan mulai September 2020 pemotongan tukin dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai.

Sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 2011, PNS/hakim biasanya di akhir tahun disibukkan dengan pembuatan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), terutama bagi PNS/hakim yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, DP3 mesti dipolototi karena syarat bisa naik pangkat jika DP3 dua tahun terkhir is okey. DP3 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.

Pembuatan DP3 menggunakan azas tertutup sehingga bermasalah dengan objektivitasnya. Penilaiannya bersifat rahasia dan penilai mempunyai otoritas yang mutlak dalam menilai kinerja seseorang, tidak ada indikator yang jelas sebagai dasar penilaian. Penilaian berdasarkan subjektifitas penilai, bukan atas dasar prestasi kerja sehingga sering terjadi penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh penilai, antara lain : baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi