logo

 

gugatan mandiri

Written by Agung Dwi Andriyatmoko on . Hits: 439

Memaknai "Freedom of Judge" dalam Kewenangan Hakim

(Judges can not pass judgment on people better than god)
Oleh : Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. (Wakil Keyua PA Negara)

Kebebasan Hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep negara hukum diatur dalam keputusan simposium Universitas Indonesia tentang konsep negara hukum tahun 1966, disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945 karena negara Indonesia adalah negara hukum menurut menurut Budiardjo, salah satu ciri-ciri adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional.

Lebih lanjut Seno Adji menyebutkan ada tiga ciri khusus konsepsi negara hukum yaitu:

  1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi di bidang politik, hokum, social, ekonomi, budayadan pendidikan.
  2. Legalitas dalam arti hukum dalam sejarah.
    Tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kemandirian Hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.

Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawahnya, tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kebebasan Hakim merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan Hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya,
memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Dalam konferensi internasional commission of jurist di Bangkok pada tahun 1965, disebutkan ada 6 syarat sebagai dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of Law yaitu:

  1. Perlindungan konstitusional.
  2. Peradilan atau badan-badan bebas dan tidak memihak.
  3. Pemilihan umum yang bebas.
  4. Kkebebasan menyatakan pendapat.
  5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
  6. Pendidikan Kewarganegaraan.

Hakikat independensi kekuasaan kehakiman itu tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas atau tanpa batas kecuali kekuasaan Tuhan yang maha kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu sehingga dalam konferensi internasional commision of jurist dikatakan bahwa "Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner".

Kebebasan Hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparsialitas. Terkadang independensi dan kebebasan Hakim tidak luput dari pengaruh-pengaruh direktif yang berasal dari antara lain lembaga internal dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri sendiri, lembaga di luar lembaga peradilan baik eksekutif, legislatif maupun lembaga yang lain, dan pengaruh tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Konsep kebebasan peradilan tersebut diperoleh pemahaman bahwa kebebasan peradilan (independent judiciary) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judisial accountability). Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (judisial accountability) termasuk didalamnya integrity dan transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab kemasyarakatan (social responsibility).

Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran aku akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada manusia, kepada bangsa dan negara, sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara.

Jika kita lihat makna kebebasan yang terkandung dalam Pancasila merupakan kebebasan yang diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai dalam bangsa Indonesia yang telah berakar dalam kepribadian bangsa, kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Konsep kebebasan dalam Pancasila lebih mengutamakan kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan memadukan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain, dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan.

Kebebasan yang berdimensi Pancasila tersebut juga tercermin dalam tindakan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Pondasi kebebasan tersebut termasuk termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum selanjutnya dalam pasal 24 undang-undang 1945 yang memuat prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan inilah yang akan menuntun Hakim dalam membuat keputusan secara mandiri tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun sesuai dengan keyakinan nuraninya yang mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi