logo

 

gugatan mandiri

Written by Agung Dwi Andriyatmoko on . Hits: 218

Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami

Oleh : Rio Satria (Hakim PA Sukadana)

Sering kali ditemukan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, pasangan suami istri menikah di bawah tangan, tidak tercatat secara resmi. Penulis mencoba mengidentifikasi beberapa kemungkin persoalan hukum yang terjadi dalam fenomena sosial tersebut, yakni sebagai berikut:

  1. Pasangan suami istri menikah menurut ketentuan agama, namun tidak tercatat, dan pernikahan tersebut pada substansinya, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pasangan suami istri menikah menurut ketentuan agama, namun substansi pernikahan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Pasangan suami istri menikah menurut ketentuan agama, namun pernikahan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan agama apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) secara bersamaan menjelaskan definisi pernikahan yang sah dalam pandangan hukum positif di Indonesia, yakni pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu, dari tiga bentuk fenomena di atas, pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama adalah pernikahan yang tidaksah dalam padangan hukum positif di Indonesia.

Di antara contoh fenomena sosial tersebut di atas adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan, namun salah satu atau masing-masing pasangan suami istri tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan yang lain. Untuk mendapatkan keadilan, pasangan suami istri itu datang ke pengadilan agama guna mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) pernikah mereka.

Persoalan yang menjadi ruang lingkup pembicaraan kita tentunya pernikahan yang fenomenanya, pihak suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan yang lain, karena masih ada peluang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI. Adapun, jika yang terikat pernikahan yang sah adalah pihak istri, tentu pernikahan demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 9 UUP juncto Pasal 4 dan 40 KHI, seorang wanita yang masih terikat perkawinan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain (poliandri).

Persoalan hukum mendasar dalam fenomena tersebut adalah, menurut ketentuan Pasal 4 dan 9 UUP, bagi setiap laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada pihak suami yang akan beristri lebih dari satu orang, apabila:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUP, guna mengajukan izin beristri lebih dari satu, maka pihak suami harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

  1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari pihak istri tidak diperlukan, jika istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi para pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau kondisi lain yang perlu penilaian dari pengadilan.

Izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, seharusnya diajukan oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang sebelum dia melakukan perkawinan yang baru. Adapun fenomena dalam kasus ini, seorang laki-laki telah terlanjur melakukan pernikahan yang baru tanpa mengajukan izin poligami ke pengadilan agama. Penulis memandang bahwa fenomena yang sering ditemui dari perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama patut untuk dibahas dalam sebuat tulisan ilmiah yang berjudul, Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami.

 

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi