Sumpah Advokat Sebagai Unifikasi Integritas Kehakiman

Artikel Peradilan 0

Sumpah Advokat Sebagai Unifikasi Integritas Kehakiman
Oleh Erfani Aljan Abdullah (Hakim Pengadilan Agama Sekayu)

Tentu kita belum lupa, beberapa waktu lalu sebelas Hakim Pengadilan Agama di Ponorogo menjadi ‘korban’ kisruh legalitas advokat beracara di Pengadilan. Kisruh klasik itu hingga kini belum berakhir pada win win solution. Hampir dipastikan, persidangan dengan Kuasa Hukum advokat yang tak mengantongi sumpah, berujung dengan ketidakpuasan, yang tidak sedikit menjadi aduan di Komisi Yudisial (KY). Rupanya permasalahan itu, tidak saja bagi Majelis Hakim yang menolak, karena kasus di Ponorogo, menjadi fakta bahwa Majelis Hakim yang menerima pun adalah sesuatu yang dilematis. Polemik perihal legalitas advokat ini sejatinya bukan yang pertama kali. Karena pada 2011 lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon pun dicopot dari jabatannya sebab mengangkat sumpah advokat KAI.

Menyusul polemik ini, Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki, mengimbau agar peradilan tak ikut campur perseteruan advokat. Meski imbauan itu dirasa melindungi peradilan utamanya hakim, namun praktik di lapangan, hakim mau tidak mau harus berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Advokat dengan memastikan advokat yang beracara telah diangkat sumpahnya di Pengadilan Tinggi (PT). Sebaliknya, jika hakim acuh saja membiarkan advokat beracara tanpa sumpah di PT, maka akan ada persoalan konsekuensi yuridis dengan persidangan dan legal standing advokat, karena Undang-Undang lah yang menentukan prasyarat beracara bagi advolat itu berupa sumpah di PT.

Solusi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sekalipun, tidak lantas mengakhiri perdebatan itu. Karena amanat menuju organisasi advokat tunggal dalam masa 2 tahun sejak putusan MK itu, tidak kunjung terlaksana. Justru masing-masing pihak dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), mengklaim keabsahan masing-masing. Lalu hakim-hakim di tingkat pertama, pun terbelah menjadi dua kubu pemahaman, satu pihak menerima advokat beracara di pengadilan meski tanpa ada berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, dan di pihak lain, menolak mereka beracara karena amanat Pasal 4 Undang-Undang Advokat tentang kewajiban diangkat sumpah, hingga saat ini masih menjadi aturan atributif yang tidak diboleh disimpangi. Baik yang menerima, maupun yang menolak, keduanya sama-sama dilematis, dan akan selalu berada dalam tekanan dalam bersidang.

Setidaknya ada dua masalah utama terkait polemik ini. Yang pertama, adanya keharusan disumpah sebelum legal beracara (menjalankan profesi advokat) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang kedua, advokat harus bersinergi dalam satu organisasi tunggal advokat (single bar association) sebagaimana amanat Pasal 28 Undang-Undang tersebut.

Perihal sumpah bagi advokat dalam Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi, meskipun Pasal 4 ayat (1) UU a quo tersebut sudah diuji dan dinyatakan bertentangan bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun sebatas pada pengertian sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”.

Jadi dengan demikian, Pasal 4 ayat (1) UU a quo harus dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada. Dengan demikian, keharusan sumpah bagi advokat, berdasarkan Putusan MK itu sekalipun, tetap menjadi ketentuan yang dipatenkan dan harus dipenuhi guna beracara secara legal di Pengadilan.

Kedua, perihal keorganisasian tunggal skala nasional sebagaimana amanat Pasal 28 UU a quo, sejatinya tetap diakui karena dianggap sebagai kemutlakan. Adanya masa dua tahun itu, semestinya dimanfaatkan untuk melakukan unifikasi keorganisasian tunggal di internal Advokat. Upaya dimaksud ternyata sudah dilakukan oleh kedua organisasi advokat yang bersengketa itu, di hadapan Ketua MA kala itu, namun dalam perjalanannya ternyata kesepakatan untuk itu tidak kunjung terealisasi dengan sempurna, karena adanya penolakan oleh salah satu pihak.

Gagalnya upaya integrasi organisasi advokat itu, dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bahwa secara alamiah (naturally created condition), Indonesia menganut multi bar association. Karena pada awalnya yaitu sejak masa kemerdekaan, di Indonesia terdapat banyak organisasi advokat, pada akhirnya di tahun 2003 muncul Undang-Undang Advokat yang mengamanatkan single bar association. Merespon hal ini, dibentuklah Peradi pada tahun 2004, namun tidak lama keberadaan Peradi dan keterbentukannya dianggap tidak demokratis, sehingga memunculkan kubu advokat yang secara bersama menolak, lalu melakukan kongres advokat Indonesia yang kemudian membetuk organisasi tersendiri dan menyatakan dirinya sebagai Single Bar Association sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU a quo.

 

Baca artikel selanjutnya Tags:
Informasi SMS Perkara