Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan dalam Perkara Perceraian

Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan dalam Perkara Perceraian
Oleh Zuhrul Anam, S.H.I. (Calon Hakim Pengadilan Agama Sanggau)

Pembahasan ini muncul setelah beberapa kali penulis mengikuti jalannya proses persidangan dalam kasus perceraian dan menemukan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak adalah saksi keluarga walaupun perceraian tersebut selain alasan syiqaq. Sebagaimana ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement)/172 Rbg (Rechtsglement Buitengewesten) dan pada pasal 1910 BW (Burgelijk Wetboek) dinyatakan bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Namun, terdapat pengecualian dalam pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Sebelum penulis menjabarkan pembahasan tersebut, penulis telah menemukan setidaknya 2 artikel yang membahas tentang tema ini. Pertama, aertikel yang berjudul “Logische Spesialiteit” Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, yang ditulis oleh Muhamad Rizki, S.H. Dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi dari pihak keluarga hanya diperbolehkan pada alasan syiqaq. Analisis yang ia gunakan adalah dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum). Menurutnya, pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Dan pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa saksi keluarga hanya boleh digunakan atas perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Adapun artikel kedua berjudul Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?, yang ditulis oleh Ahmad Z. Anam, M.S.I. Dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi keluarga pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis . Namun, lebih jauh ia menjelaskan mengenai landasan filosofis diperbolehkannya saksi keluarga menjadi saksi dalam perkara tersebut. Menurutnya, saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu dari pihak yang berperkara. Kemudian, dalam kesimpulannya,ia berpendapat bahwa meskipun tidak disebut secara tegas dalam pasal pengecualian tersebut, namun sebagaimana penjelasan Pasal 145 HIR, perkara perceraian mutlak merupakan bagian dari perkara pengecualian itu. Konsekuensinya setiap perkara perceraian, baik dengan alasan syiqaq ataupun alasan-alasan lainnya, saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda tetap cakap untuk didengar kesaksiannya.

Dari keduanya artikel tersebut, penulis akan membahas dengan analisis yang berbeda mengenai tema tersebut. Perceraian merupakan perkara yang paling dibenci Alloh SWT adalah thalak. Maka dari itu, terdapat pengecualian dalam hal pembuktian perkara perceraian. Walaupun dalili-dalil dalam gugatan telah diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, sebaiknya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan tetap dibuktikan. Selain itu, kesaksian dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak juga dalam didengar kesaksiannya dalam perkara perceraian dengan alasan Syiqaq.

baca artikel selanjutnya Tags: