Rekonstruksi Kebijakan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Artikel Peradilan 0

Rekonstruksi Kebijakan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia
Oleh Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. ( Ketua Pengadilan Agama Gresik )

Ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Secara yuridis, ketentuan tersebut penuntutannya merupakan delik aduan dan sekadar diatur dalam peraturan pemerintah.

Secara sosiologis, perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pandangan sebagian masyarakat dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan sehingga berimplikasi pada penegakan hukum tidak tegas dan keberadaan hukum tidak mempunyai wibawa. Oleh sebab itu, urgen dilakukan rekonstruksi kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam hukum positif di Indonesia yang mampu mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, baik rekonstruksi substantif maupun rekonstruksi penempatan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Isu tindak pidana dalam hukum perkawinan sering menjadi topik bahasan di berbagai forum maupun mass media. Kendati tatacara perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan diikuti dengan ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana perkawinan, akan tetapi dalam penerapannya masih terjadi fenomena perkawinan yang sering diistilahkan dengan “perkawinan sirri” dan “perkawinan kontrak” (mut’ah).

Ragam perspektif disampaikan oleh para akademisi, pemerhati perkawinan, sosiolog, maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai kapasitas mereka. Demikian pula berbagai penelitian (research) terhadap fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut telah banyak dilakukan baik di kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga penelitian pemerintah pada kementrian terkait. Berbagai kegiatan itu dilakukan untuk mengungkap keterkaitan faktor-faktor yang menyebabkan maupun implikasi tindak pidana perkawinan tersebut.

Faktor penyebab yang sering mengemuka adalah keadaan ekonomi, padahal apabila dicermati lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perkawinan tersebut sangat kompleks. Demikian pula mengenai implikasinya sangat kompleks antara lain terjadi pengabaian terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

Menurut Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, “ada beberapa model poligami yang mengandung kejahatan perkawinan, manakala poligami menjadi bungkus kejahatan perkawinan, maka perlindungan terhadap istri sah menjadi lemah”.

Selain itu, akan berimplikasi adanya janda-janda tanpa melalui proses perceraian di pengadilan, dan akan lahir anak-anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam praktik, penerapan perkawinan yang demikian tetap berlangsung hingga saat ini. Padahal, ancaman sanksi pidana untuk menegakkan hukum perkawinan telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan belum dapat diwujudkan secara optimal

Berbagai masukan dari hasil penelitian selama ini tidak memberi pengaruh terhadap fenomena model perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, urgen dilakukan penelitian yang lebih tajam, holistik dan komperehensif terhadap kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan yang belum dapat diwujudkan secara optimal sehingga berimplikasi terhadap terabaikannya perlindungan hukum perempuan dan anak khususnya, serta perlindungan masyarakat umumnya, menuju terwujudnya kebijakan atau politik pemidanaan dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 :

  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum angka 4 huru b Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan diatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

baca artikel selengkapnya

 

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara