Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia

Artikel Peradilan 0

SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hadiah Besar Ketua Kamar Agama Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia
Oleh A. Choiri (Hakim Tinggi PTA Jakarta)

Rencana kerja pemerintah Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2016 adalah Revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu ke hilir. Pertama, dengan slogan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Revitalisasi dan Reformasi hukum tersebut terorientasi pada tujuan “Pemulihan Kepercayaan Publik Keadilan dan Kepastian Hukum” dengan sasaran pembenahan pada obyek-obyek: Penataan Regulasi yang berkwalitas, Pembenahan kelembagaan penegakan hukum yang profesional, pembangunan budaya hukum kuat. Sedang 3 sasaran tersebut akan diarahkan dalam bidang: Pelayanan publik; Penyelesaian kasus/perkara; Penataan regulasi; Pembenahan manageman perkara; Penguatan SDM; Penguatan kelembagaan; dan Pembangunan budaya hukum.

Mahkamah Agung bersama peradilan jajarannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia telah melangkah terlebih dahulu dengan pola kinerja berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dengan visi terwujudnya Peradilan yang agung dan Exellence, dengan misi-misi yang telah ditetapkan secara bertahap dengan menetapkan peta jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019.

Salah satu regulasi penting dan sangat berkwalitas yang dapat dipandang sebagai bukti kehadiran negara dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi perlindungan hukum terhadap jutaan anak-anak Indonesia yang menjadi korban perceraian orang tuanya setiap tahun, adalah ditetapkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 Desember 2016 yang melegitimasi Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, adalah sebuah regulasi hukum yang sangat penting bagi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat khususnya terhadap jutaan anak yang menjadi korban perceraian.

Poin 5 pada Rumusan Kamar Agama menyatakan: Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan pasal 156 huruf f KHI.( menurut penulis juga berdasar Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena menurut penulis kewajiban suami akibat talak itu bukan hanya terbatas pada mut’ah dan nafkah iddah saja tetapi juga terhadap nafkah anak ).

Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, artinya dalam hal hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh orangtuanya, sedang akibat perkawinan tersebut hakim menemukan fakta adanya anak yang belum dewasa, maka hakim dibenarkan untuk menggali fakta lainnya tentang pekerjaan atau kemampuan ayahnya serta mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup atau nafkah anak yang ditetapkan menjadi tanggungan ayahnya, kemudian hakim menghukum ayah tersebut untuk membayar nafkah anak tersebut kepada ibu yang memelihara anak tersebut. Dengan demikian dalam hal memenuhi hak nafkah anak sebagai akibat perceraian, hakim dibenarkan melanggar doktrin “Ultra Petitum Partium” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat(3) HIR/ pasal 189 ayat (3) RBg.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, peraturan perundangan yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap, antara lain:

  1. Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan dibawahnya, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
  2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharaannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedang nafkahnya menjadi tanggungan ayahnya, namun jika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa nafkah anak beralih menjadi kewajiban ibunya. Disamping pasal-pasal lainnya yaitu dari pasal 42 s/d 54, yang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, dan pengelolaan harta anak.
  3. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, peraturan ini lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
  4. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
  5. UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Dan bagi lembaga yudikatif tentunya, maka hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.
  6. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan Specialis bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ayah yang tidak memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT dengan ancaman pidana penjara dan denda.
  7. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (1): “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”. Disinilah wujud peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berkewajiban MENJAMIN perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah, sangat bijaksana apabila para hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara ex officio nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung dibawah pimpinan Bapak Prof. Dr.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dengan peraturan ini negara dan Pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif untuk pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor-kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.
  8. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Tentang Pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurnalah perangkat peraturan perundangan di negara Indonesia yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek perdata maupun pidana.
  9. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan: “Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan harus dilandasi dengan atas nama Allah SWT. dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang menjadi Lifing Law bagi bagi masyarakat Islam Indonesia. Sayang filosofi Basmalah masih banyak belum dipertimbangkan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengani kasus-kasus perceraian terutama yang menimbulkan korban anak. Dalam kaitan dengan akibat perceraian, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT telah mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibunya sesuai dengan kemampuannya, dan seorang ayah dilarang membuat sengsara atau menjadikan seorang istri yang melahirkan anak itu menderita, sebagai akibat harus memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkannya.
  10. Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya perlindungan anak korban perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 149 dan pasal 156.
baca artikel selengkapnya

 

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

 

Tags:
Informasi SMS Perkara

Related Posts