Perbedaan Ketentuan Panggilan Antara Perkara Perdata Umum dan Perdata Perceraian

Artikel Peradilan 0

Perbedaan Ketentuan Panggilan Antara Perkara Perdata Umum dan Perdata Perceraian
Oleh Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok)

Surat panggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Tujuan relaas adalah agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan.

Relaas merupakan instrumen vital dalam berkas perkara. Ia merupakan akta autentik yang menjadi kunci bagi hakim untuk dapat meneruskan atau tidak meneruskan sebuah pemeriksaan perkara. Tanpanya, mustahil sebuah perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan.

Hal yang sering jadi perdebatan adalah: jika para pihak tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, apakah pada sidang lanjutan pihak tersebut wajib dipanggil lagi? Atau panggilan selanjutnya tersebut hanya bersifat “ibahah” saja?

Benarkah ada perbedaan ketentuan pemanggilan antara perkara perdata umum dan perdata-perceraian? Meski tak sempurna, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan uraian sesingkat-singkatnya.

Jenis Panggilan

Perintah panggilan merupakan kewenangan Ketua Majelis Hakim (121 ayat 1 HIR). Perintah panggilan untuk sidang pertama dituangkan dalam Penentuan Hari Sidang. Pemanggilan (convocation) dalam arti sempit sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang yang ditentukan. Namun sejatinya, sebagaimana dijelaskan Pasal 388 HIR, panggilan memiliki cakupan yang luas, meliputi :

  1. Panggilan sidang pertama pada para pihak;
  2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak yang pada sidang sebelumnya tidak hadir;
  3. Panggilan terhadap saksi;
  4. Pemberitahuan (aanzegging) putusan PT/PTA/MA, pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, serta pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;

Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk menyampaiakan informasi tentang suatu tindakan hukum yang akan dilakukan pengadilan atau pihak lawan. Oleh karena panggilan mencakup pemberitahuan, maka segala ketentuan yang berlaku pada pemanggilan juga berlaku untuk pemberitahuan.

Bentuk Panggilan

Ada tiga bentuk panggilan yang dikenal pada hukum perdata di Indonesia: 1. surat tertulis, 2. lisan (pemberitahuan oleh majelis hakim di muka sidang), dan 3. panggilan elektronik melalui media massa (radio, televisi, dan media cetak).

Ketentuan panggilan secara tertulis tertuang dalam Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Rv. Ketentuan panggilan secara lisan di muka sidang diatur dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.Bg. Sedangkan panggilan melalui media elektronik, yang berlaku untuk perkara perceraian diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Panggilan Untuk Sidang Lanjutan

Jika para pihak, atau salah satu pihak, tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, maka Pasal 126 H.I.R. menyatakan:

“Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”

Sedangkan Pasal 150 R.Bg. juga menyatakan statemen yang serupa:

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan tekstual: bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan, terdapat salah satu pihak (baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon) yang tidak datang menghadap sidang, maka pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak tersebut. Kata “dapat” bermakna tidak wajib, sebatas “ibahah; boleh”.

Namun seiring perkembangan hukum acara perdata, lahirlah semacam ijma’ (kesepakatan) dari pengadilan. Ijma’ tersebut telah hidup dan banyak diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak datang menghadap ke sidang, pengadilan tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan. Demi kehati-hatian, maka pihak yang tidak datang menghadap ke sidang tersebut dipanggil sekali lagi.

Penulis sependapat dengan ijma’ tersebut. Ini didasarkan pada realitas di lapangan. Seringkali, jurusita/jurusita pengganti yang melaksanakan panggilan, tidak bertemu langsung dengan pihak berperkara, sehingga panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa. Apesnya, dalam beberapa kasus, panggilan tersebut tidak segera diteruskan, bahkan ada yang tidak diteruskan sama sekali oleh pihak kelurahan/desa kepada pihak yang bersangkutan. Walhasil, pihak berperkara terlambat mengetahui adanya jadwal sidang, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali adanya jadwal sidang. Atas dasar realitas ini, maka sangat logis jika sebelum masuk ke pemeriksaan perkara, panggilan kepada para pihak harus dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali panggilan.

Selanjutnya, jika telah ada 2 (dua) kali panggilan yang sah dan patut, sedangkan pihak tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara wajib dilanjutkan. Dalam perkara gugat waris misalnya, jika ternyata sidang nantinya berlarut-larut dan memerlukan belasan kali sidang pemeriksaan, sedangkan para tergugat tetap tidak hadir, maka tidak ada kewajiban lagi untuk memanggil mereka, atau bahkan demi asas biaya ringan, para tergugat tidak perlu dipanggil kembali.

Lex Specialis

Ketentuan panggilan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan ketentuan pada perdata umum. Di sisi lain, terdapat aturan khusus yang mengatur ketentuan panggilan pada perkara perdata-perceraian.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara