Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Artikel Peradilan 0

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi
(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)
Oleh Suryati Dzuluqy (Mahasiswa Pasca UIN SGD Bandung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, diantaranya : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikan faktanya, mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam Kamus Inggris kata sengketa, perselisihan, pertentangan sama dengan conflict atau dispute. Oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan dimana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

baca artikel selengkapnya

 

Tags: