Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

Artikel Peradilan 0

Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan
Oleh H. Sarwohadi, S.H., M.H. ( Hakim PTA NTB )

Pengadilan Agama di wilayah PTA NTB terkenal dengan banyaknya perkara waris, yang selama ini masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam diantaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer, melalui gugatan secara contensius bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).

Masih ada perbedaan pendapat diantara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP ( Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan ). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Huruf b Yang disebut dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetuan bagian masing-masing ahli waris.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi texnya sebagai berikut :

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama;

Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya;

Pasal 107 anka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Taun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan UU yang baru tidak secara tegas menyataan tidak berlakunya Pasal 107 (2) UU No.7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda- beda.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan asas Lex Posteriori derogate lex periori yang artinya Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan Penetapan ahli waris kita menjadikan satu cara yaitu dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan mendasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan disparitas putusan/penetapan para hakim.

Penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris :

  1. Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara volunter;
  2. Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
  3. Pemanggilan Pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang;
  4. Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan dibuatkan BAS;
  5. Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon;

Penyelesaian P3HP dalam praktek :

  1. Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan diajukan oleh Pemohon atau oleh beberapa orang pemohon untuk mendapatkan Akta Komparisi tentang Pewaris, ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing ahli waris;
  2. Penyelesaiannya sangat sederhana, permohonan diterima oleh Panitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya dikeluarkan produk Akta Komparisi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera;
  3. Akta Komparisi, tanpa menggunakan nomor perkara, tetapi menggunakan nomor urut sesuai jumlah P3HP yang diterima pada tahun itu, ada juga yang menggunakan Nomor khusus No…../P3HP/2017/PA…
  4. Biaya pembuatan P3HP ditentukan menurut prosentasi berapa nilai objek harta peninggalan yang dimintakan Akta Komparisi;
  5. Isi Akta Komparisi, isi sesuai apa yang diinginkan oleh Pemohon;
baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara