Menguak Validitas Fakta dan Validitas Norma dalam Putusan Hakim

Artikel Peradilan 0

Menguak Validitas Fakta dan Validitas Norma dalam Putusan Hakim
Oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI) dan Muamar AM Farig, S.H. (Mahasiswa Pascasarjana UI Jakarta)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berkeadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Terkait dengan itu, hakim sebagai aktor utama dan figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang, seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Tujuan dari pembentukan kekuasan kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menegakkan hukum dan keadilan (Law and Justice enforcement). Secara universal, tujuan terbentuknya kekuasaan kehakiman tidak bisa terlepas dari tujuan hukum yang sebenarnya, sebab kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dari suatu sistem hukum dan demi menegakkan hukum dan keadilan dibentuklah sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari intervensi ekstrayudisial.

Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia pasca amandemen UUD 1945 terdiri dari lembaga peradilan yang merupakan tempat bernaung bagi para pencari keadilan menyelesaikan perkara lewat penerapan undang-undang dan kitab undang-undang ( wet en wetboeken ) yang meliputi empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga tingkat pertama dan tingkat banding dan pada tingkat kasasi semua berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai puncak dari lembaga peradilan yang merupakan tempat akhir bagi para pencari keadilan menyelesaikan perkaranya juga memiliki tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Hal ini dikarenakan para hakim peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan secarakhusus sebagai acuan dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu terjaminnya penerapan hukum yang efektif menjadi salah satu upaya agar keadilan yang ada di masyarakat dan didambakan oleh para pencari keadilan dapat ditegakkan secara optimal.

Demi akurasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, perlu dibahas mengenai terjaminnya validitas dan efektifitas suatu hukum yang diterapkan oleh hakim, karena melalui putusan hakim yang berdasarkan aturan yang terjamin validitasnya, hakim dapat menyelesaikan putusan yang dapat dijamin akurasinya. Menurut Hans Kelsen suatu norma adalah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut suatu peraturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja. Norma dasar dari suatu tata hukum adalah peraturan tertinggi yang dipostulasikan yang menurut peraturan mana norma-norma dan tata hukum dibuat dan dihapuskan, menerima dan kehilangan validitasnya. Kemudian dipertegas oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum ini valid jika norma hukum tersebut menurut suatu cara tertentu yang pada akhirnya ditentukan oleh norma dari tata hukum tersebut.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara