Membangun Kebijakan Publik Melalui Putusan Hakim

Membangun Kebijakan Publik Melalui Putusan Hakim
Oleh : Abdul Malik (Hakim Pengadilan Agama Majalengka)

Putusan pengadilan merupakan hukum atau kebijakan publik bagi para pihak yang berperkara, sehingga putusan pengadilan itu hanya mengikat dan harus dilaksanakan para pihak yang berperkara. Dalam ilmu hukum, putusan pengadilan ini disebut yurisprudensi. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Dalam kaitan itu, dalil “hukum tidak ada atau kurang jelas” tentu bukanlah sebuah alasan yang untuk tidak memeriksa atau mengadili suatu perkara. Artinya dalam kondisi peraturan perundang-undangan belum ada, maka terhadap kasus-kasus kongkrit yang diajukan ke pengadilan, hakim harus tetap menjalankan fungsi pembentukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini kemudian dikenal pula dengan interprestasi dan lahirlah produk hukum yang kemudian disebut dengan yurisprudensi.

Proses pengambilan kebijakan sangat penting dalam tahapan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, memadai dan memberikan sulusi yang berkeadilan.

Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki. Ada tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu pertama teori rasional komprehensif yang mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai. Kedua teori incremental yang tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Ketiga teori mixed scanning yang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental. Ketiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E Anderson, berjudul Public Policy Making. Selain itu, Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan.

Untuk analisa yang mendalam dan bijaksana harus melihat ke publik yang mana? kapan? Itu berarti bahwa tidak ada rumusan yang sederhana untuk suatu keterlibatan. Manusia sangat mampu dalam memahami permasalahan rumit dan teknologi. Waktu dan pembuat kebijakan dan ilmuwan dikejutkan oleh sebagian orang, apa yang dapat dipahami oleh manusia bila diperlukan dari kompleksitas pemilihan sumber daya dengan penerapan prinsip biologi sintetis.

Pembuat kebijakan dan para ahli hanya manusia. Mereka juga dapat memahami akan adanya potensi bias, konflik kepentingan dan semua kesalahan yang dapat berpengaruh kepada semuanya dan berharap mendapat pengakuan serta penanganan yang transparan. Pembuat kebijakan dan para ahli harus dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dua arah mutlak diperlukan, perihal menyampaikan sesuatu dan mendengarkan hal yang disampaikan keduanya sangat penting. Komunikasi yang dibangun oleh hakim dalam sidang selalu menggunakan dua arah di,mana dengan mengajukan pertanyaan terlebih pada saat pemeriksaan alat bukti.

Suatu kebijakan publik tidak terlepas dari aktor pembuat kebijakan yang terlibat langsung. Pertama Legislatif, berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Kedua eksekutif (Presiden).Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Ketiga Lembaga yudikatif, mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan .(melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang).

Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-
keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Selain hal tersebut sebagai aktor pembuat kebijakan publik adalah, intansi administrasi, kelompok kepentingan, partai politik dan warga begara (individu) dari hal tersebut maka muncul pertanyaan bagaimana dengan putusan hakim?.

Tulisan ini pada dasarnya mengandung dua kata kunci yaitu kebijakan publik dan putusan hakim bagiamana suatu kebijakan publik dapat dibangun melalui suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan menjadi yurisprudensi, maka dapat dipahami :

  1. dari segi pengertian kebijakan publik, putusan hakim
  2. proses terbentuknya kebijakan publik, dan
  3. kontruksi kebijakan publik.

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PUTUSAN

Dalam kehidupan sehari-hari istilah kebijakan dibedakan dengan istilah kebijaksanaan. Istilah kebijakan menunjukan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan perinsip-perinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan sesuatu kepentingan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusian, keadaan gawat.

Kebijakan oleh Graycer dapat dipandang dari perspektip filosofis, produk, proses dan kerangka kerja (Donovan dan Jacksn,1991;14), sebagai konsep “filosofis” kebijakan dipandang sebagai serangkaian perinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu “produk” kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan dan rekomendasi, sebagai suatu “proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu “kerangka kerja” kebijakan sebagai suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara