Konsep Acara Pemeriksaan Singkat dalam Perkara Jinayat di Mahkamah Syariyah

Konsep Acara Pemeriksaan Singkat dalam Perkara Jinayat di Mahkamah Syariyah
Oleh Fadhilah Halim, S.H.I, M.H. (Hakim MS Kota Subulussalam)

Mahkamah Syar’iyah merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang al-ahwalus al-syakhshiyyah, muamalah dan jinayat sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Dalam bidang jinayat, untuk sekarang ini Mahkamah Syar’iyah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 12 (dua belas) jenis jarimah/tindak pidana yaitu khamar (minuman yang memabukkan), maisir (judi), khalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat tertutup), ikhtilath (bercampur baur/bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram baik di tempat terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang berzina), liwath (homoseksual), musahaqah (lesbian) ditambah dengan pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah serta pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun pada sebagian Mahkamah Syar’iyah yang ada di kab/kota, jarimah maisir dan khamar adalah yang paling dominan dari pada jarimah yang lainnya. Namun, ada juga di beberapa Mahkamah Syar’iyah yang berlokasi di ibu kota atau tempat-tempat wisata seperti Sabang dan Banda Aceh, jarimah yang paling dominan adalah jarimah khalwat dan ikhtilath. Sedangkan untuk jarimah terhadap 2 (dua) Qanun Aceh tersebut masih lah sangat langka karena kurangnya sosialisasi terhadap qanun tersebut.

Adapun jarimah maisir yang dominan dilimpahkan kepada Mahkamah Syar’iyah pada umumnya dan terkhusus kepada Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang (karena penulis pernah bertugas di Kualasimpang) adalah perkara maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan di bawah 2 (dua) gram emas murni, yang uqubatnya paling banyak 12 (dua belas) kali cambuk atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, atau kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Contoh salah satu kasusnya yaitu perkara 18/JN/2017/MS-KSG tentang maisir dengan barang bukti yang telah disita berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah barang tentu nilai taruhan atau keuntungan dalam perkara tersebut adalah di bawah 2 (dua) gram emas murni, bahkan ada juga perkara yang barang buktinya hanya berupa kertas nomor togel. Namun, pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah dengan acara pemeriksaan biasa bukan acara pemeriksaan singkat. Jika dilihat dari jangka waktu penahanan terdakwanya mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan di
Mahkamah Syar’iyah, semuanya menggunakan Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ) yaitu penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari, penuntutan paling lama 5 (lima) hari, pemeriksaan pada Mahkamah Syar’iyah paling lama 15 hari, itu artinya bahwa perkara jarimah maisir tersebut dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.

Beberapa waktu yang lalu, di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah diadakan diskusi hukum (yang merupakan agenda rutin tiap bulan) dengan mengangkat tema “Perbandingan antara Pasal 26 dan Pasal 30 QHAJ dan Korelasinya dengan Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat”. Adapun hasil dari rumusan diskusi hukum tersebut adalah perlunya diatur secara teknis bagaimana penerapan hukum dan pembuktian terhadap jarimah maisir sebagaimana dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat dengan acara pemeriksaan singkat secara komprehensif yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada Mahkamah Syar’iyah. Juga dalam penomoran perkara, sebagaimana perkara yang biasanya yaitu 1/JN/2018/MS., jika acara pemeriksaannya singkat yaitu 1/JN.S/2018/MS.”.

Dalam beberapa kesempatan, penulis juga telah menyampaikan ulasan tentang konsep acara pemeriksaan singkat tersebut, seperti pada acara “Training Integritas bagi Aparatur Hukum se-Aceh” yang diadakan di Banda Aceh oleh Dinas Syariat Islam Provinsi, kebetulan penulis mengikuti acara tersebut. Namun, solusi dan jawaban atas permasalahan ini belum didapat.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags: