Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah yang Berkaitan Dengan Pertanahan

Artikel Peradilan 0

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Oleh Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn. (Pegawai Pengadilan Agama Probolinggo)

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.

Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) dari adanya suatu aturan hukum.

Lingkup “ekonomi syariah” sangat luas. Pada perbincangan tentang ekonomi syariah akan terdapat di dalamnya permasalahan tanggung jawab sosial terhadap peningkatan ekonomi umat melalui berfungsinya lembaga zakat, wakaf, dan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Sementara itu “bisnis syariah’ lebih ditujukan kepada kegiatan yang berkaitan dengan perniagaan atau kegiatan niaga yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Praktik bisnis Syari’ah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan Syariah Islam.

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi syariah akhir-akhir ini, mau tidak mau memaksa para pakar, praktisi, dan hakim Pengadilan Agama untuk mempersiapkan diri jika terjadi sengketa baik sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim terkait dengan transaksi di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam praktik ekonomi syariah, dituntut adanya kepastian hukum, penegakan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara para pihak yang terkait. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberi amanat kepada lembaga peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk ekonomi syari’ah yang terjadi di Indonesia.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags: