Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas

Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas
( Sebuah Kajian Terhadap Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman Dan Pasca Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 )
Oleh: Syaiful Annas (Hakim Pengadilan Agama Batulicin)

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah, oleh karena itu lembaga peradilan yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah lembaga peradilan yang dalam penyelesaian sengketa tersebut menerapkan hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi polemik baik dikalangan pengamat hukum bahkan praktisi hukum sendiri tentang siapa sebenarnya yang berhak atau memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Perkara yang ditangani oleh Basyarnas sendiri adalah perkara sengketa ekonomi syariah dan proses penyelesaiannya berdasarkan prinsip syariah, yang putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi oleh karena Basyarnas bukan merupakan lembaga yudikatif, sehingga tidak bisa melaksanakan eksekusi putusannya tersebut, oleh karena itu diperlukan lembaga litigasi yang diberi kewenangan oleh UU untuk itu, namun problem peradilan mana yang berwenang melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas masih dualisme.

Atas polemik tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI berdasarkan kewenangannya sebagai lembaga puncak dari semua lembaga peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua pengadilan di Indonesia, dalam rangka memberikan petunjuk sebagai penyelesaian sengketa kewenangan, yang dalam hal ini bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas. Surat Edaran yang dimaksud adalah SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang memberikan kewenangan mengeksekusi dan membatalkan putusan Basyarnas adalah lembaga dalam lingkup Peradilan Agama.

Terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah berdasarkan SEMA tersebut di atas, sayangnya masih terdapat perudang-undangan yang muncul yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam isi pasalnya. Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase, yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka secara tidak langsung mengandung makna hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang terhadap penyelesaian eksekusi putusan Basyarnas.

Keberadaan Pasal 59 ayat (3) tersebut telah dianggap sebagai problem kewenangan, oleh karena itu Dr. Drs. Dadang Muttaqien, S.H., M. Hum sempat mengajukan peninjauan kembali (judicial review) pasal tersebut pada tanggal 18 Februari 2010 bersamaan dengan uji materil pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 beserta penjelasannya, akan tetapi justru dicabut tanggal 10 Maret 2010 dengan alasan mengingat UU No. 48 tahun 2009 tersebut masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat.

Sayangnya dua bulan kemudian justru pasal 59 ayat (3) bergayung sambut dan dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung mendasarkan kepada Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah “Ketua Pengadilan Negeri”, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

baca artikel selengkapnya

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara
Rate this article!