Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Artikel Peradilan 0

Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Oleh Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur)

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan beruapa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahanya para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags: