Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dapat Diajukan Ulang?

Artikel Peradilan 0

Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dapat Diajukan Ulang?

Oleh Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok)

Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ) oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan (ulang) dengan gugatan baru dan 2) menempuh upaya hukum banding.

Sepanjang penelusuran Penulis, belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu ; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap;

Walhasil, terjadilah masalah serius akibat kekosongan regulasi pengajuan gugatan perkara baru atas putusan NO ini: ketidakpastian hukum. Masalah tersebut bukan perandai-andaian, tetapi memang berdasarkan fakta di lapangan.

Berikut ini adalah ilustrasi permasalahannya:

  • 3 (tiga) hari pasca pengucapan putusan NO, penggugat (setelah menyempurnakan gugatan) mengajukan ulang perkaranya dengan gugatan baru.
  • Jeda 1 (satu) hari pasca penggugat mengajukan gugatan barunya, tergugat (yang tidak puas atas putusan NO dan kemungkinan sangat berharap agar perkara tetap dilanjutkan dengan memeriksa gugatan penggugat yang amburadul, sehingga menguntungkan tergugat) mengajukan upaya hukum banding.

Dalam contoh kasus ini terdapat dua perkara yang subyek dan obyek hukumnya sama, serta keduanya sedang dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi di pengadilan. Satu perkara di tingkat pertama dan satunya di tingkat banding.

Kondisi seperti ini harus disikapi secara cermat dan hati-hati. Harus disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Apakah akan di NO lagi karena nebis in idem dengan perkara bandinya? Jika iya, penggugat tentu berada di posisi yang dirugikan, karena ia lebih dahulu mengajukan gugatan barunya (daripada tergugat mengajukan banding), selain itu juga tidak ada ketentuan yang melarang penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya kapanpun.

Artikel ini berusaha: pertama, memberikan tawaran solusi atas kondisi semerawut sebagaimana tergambar di atas, dan kedua: merumuskan dan mendorong terbitnya regulasi yang tepat tentang batas waktu pengajuan ulang gugatan yang dinyatakan NO. Tujuan puncaknya: agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Putusan NO adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan NO merupakan putusan akhir yang bersifat negatif.

Berikut ini sebab-sebab sebuah gugatan dinyatakan cacat formil:

1) Surat kuasa tidak sah
Syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan SEMA Nomor 2 tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

  1. Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
  2. Menyebut kompetensi relatif;
  3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
  4. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, satu item saja tidak terpenuhi, berkonsekuensi surat kuasa tidak sah;

2) Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingaan hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194 K/Skip/1971, tanggal 7 Juli 1971, gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum melekat.

3) Gugatan error in persona
Error in persona adalah “keliru pihak”. Kekeliruan ini dapat berupa diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki legal standing), bisa juga gemis aanhoedanigheid (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru), dapat juga plurium litis conssortium (pihak yang ditarik menjadi penggugat atau tergugat tidak lengkap).

4) Gugatan di luar kompetensi
Ada dua jenis kompetensi: absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili berdasarkan kualifikasi perkara, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi. Kompetensi absolut mutlak harus ditegakkan, meskipun tidak ada eksepsi. Kompetensi relatif penegakannya bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi.

5) Gugatan obscuur libel
Gugatan obscuur libel adalah gugatan yang kabur; tidak jelas dan pasti.
Faktor-faktor penyebab kekaburan tersebut adalah:

  1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
  2. Tidak jelas obyek sengketa;
  3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
  4. Petitum tidak rinci;
  5. Nebis in idem (telah ada putusana incraht) yang subyek dan obyeknya sama;

6) Gugatan Prematur
Gugatan prematur adalah gugatan yang semestinya belum dapat diajukan, karena limit waktu yang telah diatur dengan sebuah peraturan berlaku belum terpenuhi.

7) Gugatan Daluwarsa
Gugatan daluwarsa adalah gugatan yang diajukan tetapi sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan aturan yang berlaku.

Konsekuensi dari putusan NO adalah : pertama, statusnya hubungan hukum subyek dan obyek hukum sama persis seperti sebelumnya, diangap belum pernah ada perkara, dan kedua: jika telah diletakkan sita, maka diktum putusan NO harus memerintahkan pengangkatan sita.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara