Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi

Artikel Peradilan 0

Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi ( Perspektif Perlindungan Nasabah )
Oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. ( Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram )

Hak tanggungan memberikan hak istimewa pada kreditur (bank) dan eksekusinya mudah karena dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pemberi hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Peradilan Agama berwenang melakukan proses lelang pada jaminan Hak Tanggungan atas akad-akad syariah. Maka SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 memberikan petunjuk teknis bahwa “Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Murabahah merupakan skema yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah dibandingkan dengan akad lainnya, karena dalam murabahah, bank sebagai lembaga intermediary prinsip kehati-hatian (prudential) bisa diterapkan secara effesien sehingga resiko kerugian bank bisa diminimalisir.

Sebagai bentuk jual-beli, harga murabahah bisa dibayar secara tunai (naqdan), angsur (taqhsith) atau dalam bentuk sekaligus (mu’ajjal). Dalam akad murabahah harga properti yang sama yang pelunasan harganya dibayar secara angsur, dijual oleh bank dengan yang berbeda tergantung dengan lamanya jangka pelunasan. Semakin lama masa angsuran akan semakin mahal atau tinggi harganya. Disini bank syariah juga melakukan pricing yang acuannya sama dengan bunga pada bank konvensional, dimana waktu juga dihargai secara ekonomi. Gambaran singkatnya sebagai berikut :

  • Harga perolehan bank (tsaman al-awwal) sebesar Rp400.000.000,- untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (36 angsuran) dijual oleh bank dengan harga Rp512.500.000
  • Untuk jangka waktu 5 tahun (60 angsuran) dijual dengan harga Rp587.500.000,-
  • Untuk jangka waktu 10 tahun (120 angsuran) dijual oleh bank dengan harga Rp775.000.000,- dan seterusnya.

Maka ketika nasabah yang mengadakan akad murabahah dengan bank syariah untuk masa angsuran 10 tahun, dan mengalami macet saat angsuran berjalan 5 tahun, akan sangat merugikan nasabah jika bank menuntut pelunasan harga sebesar Rp775.000.000,- sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad. Itulah yang terjadi di lapangan, hal ini dirasakan sangat merugikan nasabah sehingga pada saat ada permohonan eksekusi lelang atas hak tanggungan sebagai perjanjian asesor dari murabahah tersebut memunculkan upaya hukum perlawanan bagi nasabah.

Di pihak lain, bank syari’ah sebagai lembaga intermediary yang menerima dana dari nasabah dengan berbagai akad yang bersifat bisnis oriented (mudlarabah, musyarakah, ijarah dll) tentu juga harus membagikan keunungan kepada nasabahnya, maka terjadi pembiayaan yang mecet bank akan menderita kerugian. Tulisan ini mencoba menjelaskan problem hukum wanprestasi menurut hokum perdata sebagai dasar eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah yang belum jatuh tempo tersebut, serta mengetengahkan solusi yang adil dan proporsional bagi bank syariah dan nasabahnya.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J. Satrio mendefinisikan wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, sedangkan menurut Yahya Harahap wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Dalam transaksi perbankan, tidak bisa terlepas dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yang menerangkan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Bentuk wanprestasi sangat tergantung pada perjanjian pokoknya. Terkadang ditemukan adanya batasan waktu seorang debitur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi. Hal sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal tersebut menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Tetapi, jika dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batasan waktu, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, lazimnya diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi:

  1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Misal, debitur tidak memenuhi dan melaksanakan Kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian;
  2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; misal debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya;
  3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Misal, debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun qualitas dan quantity-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjiakan.
  4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai tersebut diatas, maka nasabah yang tidak dapat mengangsur atau macet beberapa bulan di tengah masa angsuran, sudah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Sanksi wanprestasi

Dalam ketentuan hokum perdata, ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada
debitur yang telah dianggap wanprestasi, yaitu :

  1. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
  2. Pembatalan perjanjian;
  3. Peralihan resiko;
  4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.
baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara