Dispensasi Kawin dalam Tinjauan UU No 23 Tahun 2002

Artikel Peradilan 0

Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Oleh Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. ( Hakim Pengadilan Agama Rantau )

Negara dan Pemerintah membuat batasan minimal umur sesorang dapat melakukan pernikahan, karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangangkat harkat dan martabat perempuan.

Di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang.

Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai.

Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.

Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkainan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara