Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak Korban Perceraian

Artikel Peradilan 0

Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian
Oleh A. Choiri (Wakil Ketua PTA Pekanbaru)

Berkah, berarti karunia Allah SWT. yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Tentu sebagai hamba Allah SWT. kita selalu berharap bahwa seluruh nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. akan selalu mendatangkan kebaikan (berkah) secara luas, baik kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat banyak yang berinteraksi dengan kita. Berkah dalam artikel ini juga dimaknai sebagai kebaikan-kebaikan yang didapat dari
penafsiran kalimat atau pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung ini bagi kaum perempuan yang menjadi pihak atau yang sedang berperkara di Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cendrung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundangan-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akankewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki aksesterhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam Laporan tahunan 2016, Mahkamah Agung RI menjadikan “Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak” merupakan bagian dari program peningkatan “Akses terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik” yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Menurut pandangan Mahkamah Agung RI, perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi akses terhadap keadilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung memberikan perhatian serius untuk membantu mereka dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Keseriusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat dari terbitnya SK KMA Nomor 88/SK/KMA/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, yang merupakan kelanjutan dari SK KMA Nomor 43/SK/KMA/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang telah mempersiapkan:

Pertama: Kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang bermasalah secara hukum.

Kedua: Mempersiapkan TOT (Training Of the Trainers) bagi Penanganan Korban sesuai UUPemberantasan Perdagangan Orang, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan Aturan Pelaksanaannya bagi Hakim.

Mahkamah Agung juga telah membentuk Pengadilan percontohan untuk peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ada 5 pengadilan yang telah ditetapkan sebagai pengadilan percontohan, yaitu PN Stabat, PN Kupang, PN Cibinong, PN Menado, dan PN Sleman.

Lalu, mengapa Mahkamah Agung tidak membentuk pengadilan percontohan dari Pengadilan Agama ? Apakah akses keadilan terhadap “perempuan sebagai pihak” dalam kasus sengketa perceraian telah memenuhi keadilan gender ? Menurut penulis, akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya (Cerai Talak) masih belum memenuhi keadilan gender. Khusus dalam pelaksanaan/eksekusi putusan ijin Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan lebih berpihak kepada suami (laki-laki), karena Pengadilan langsung menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri tersebut atau kuasanya, tanpa terlebih dahulu menunggu suami mengajukan permohonan eksekusi putusan ijin CT tersebut.

Pengadilan tidak berpihak kepada istri (perempuan), karena apabila terdapat kewajiban hukum sebagai akibat terjadinya Cerai Talak tersebut, misalnya : Mut’ah, nafkah iddah, atau pembayaran nafkah lampau (madhiyah), maka pihak istri (perempuan) harus mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut secara prosedural, tentu harus terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi dengan semua prosesnya. Sedang sebagian kecil Hakim yang telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan gender dengan menetapkan kewajiban hukum akibat talak yang menjadi hak istri (perempuan) tersebut harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, tidak dibenarkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI, karena dianggap sebagai “Premature eksekusi”.

Menurut pendapat penulis, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

Pendapat penulis tersebut ternyata sejalan dengan kunjungan Tim Federal Court Of Australia (FCOA), Leisa Lister dan Cate Sumner bersama dengan Bapak Wahyu Widiyana selaku Senior Advisor of AIJP yang berlangsung di kantor Ditjen Badilag pada Rabu (13/9/ 2017) lalu. Hal tersebut dikatakan oleh Mrs. Cate Sumner, bahwa setelah kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.H.M.Hatta Ali, SH.,MH., dan menandatangani nota kesepahaman kerja sama yudisial dengan Federal Court Of Australia dan Family Court Of Australia di Melbourn, Australia, maka kerjasama FCOA dengan Peradilan Agama difokuskan kepada peningkatan akses layanan terhadap perempuan dan anak terhadap keadilan. Mrs. Cate Sumner mengaku, bahwa telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung RI terkait beberapa program, yaitu akan mereview terhadap putusan hakim tentang kepatuhannya terhadap Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam pertemuannya dengan Direktur Jenderal Badilag (Dr.H.Abdul Manaf, SH., MH.) pada Jum’at (15/9/2017), Dirjen Badilag menegaskan kepada Tim AIJP, bahwa pemahaman terhadap sensifitas gender akan menjadi materi dalam penjaringan pimpinan Peradilan Agama kedepan.

Itulah sebabnya penulis memberi judul terhadap tulisan ini “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak Korban Perceraian”.

baca artikel selengkapnya

 

 

Tags:
Informasi SMS Perkara