logo

 

Written by Agung Andri on . Hits: 125

Minimnya Pemahaman Pelaksanaan SPI yang Mengurangi Tingkat Maturitas SPIP di MA dan Badan Peradilan dibawahnya
Oleh : Marwendi Putra

Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif yang membawahi badan peradilan telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27 September 2011.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033B/KMA/SK//III/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2012. Terdapat beberapa perbedaan dengan surat keputusan sebelumnya yaitu pada klausal menetapkan berbunyi "Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia" sedangkan pada Surat Keputusan KMA nomor 151A klausal menetapkan berbunyi "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungaaan Mahkamah Agung Republik Indonesia", dan pada Pasal 2 ayat (1) mengenai Kewenangan Pengendalian Surat Keputusan KMA nomor 033B menyatakan "Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel" sedangkan pada Surat Keputusan KMA nomor 151A klausal Pasal 2 ayat (1) tersebut berbunyi "Ketua Mahkamah Agung RI melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel".

Atas perbedaan klausal yang terdapat di dua Surat Keputasan KMA tersebut dapat diambil benang lurus bahwa akan sangat tepat sekali jika keputusan atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya adalah merupakan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan bukan keputusan Kepala Badan Pengawasan. Dan terhadap kewenangan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan lembaga adalah kewenangan Ketua Mahkamah Agung selaku pimpinan lembaga sesuai dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kenyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pimpinan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 5 angka (1) yang menyatakan Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Sedangkan Kepala Badan Pengawasan merupakan bagian dari Sekretariat Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung menjalankan tugas dan fungsi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Pasal 1.

Untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tertanggal 11 April 2014. Akan tetapi masa kerja Satgas dimaksud sudah berakhir yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Badan Peradilan Agama telah terlebih dahulu membentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP yaitu tertanggal 10 Januari 2014 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0164.b/DJA./OT.00/SK/I/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Akan tetapi masa kerja Satgas tersebut juga telah berakhir yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Masih terdapat aparatur peradilan tidak mengenal dan mengetahui SPIP, hal ini penulis temukan pada saat melakukan evaluasai atas pelaksanaan penilaian mandiri zona integritas menuju WBK di bebarapa satuan kerja, walaupun satuan kerja kerja dimaksud telah memiliki eviden berupa SK. Satgas SPIP untuk memenuhi penilaian. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan SPIP dilingkungan satuan kerja tersebut, tidak terdapat laporan penyelenggaraan SPIP yang seharusnya disajikan oleh Tim Satgas SPIP. Sehingga dapat dipastikan penyelenggaraan SPI belum terinternalisasi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan di beberapa pengadilan.

Belum terdapat Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI menurut penulis adalah salah satu kendala penyelenggaraan SPIP belum terlaksana sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan begitu banyak kebijakan untuk mengatur pelaksanaan SPI di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, seperti :

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi