logo

 

Written by Agung Andri on . Hits: 23

Kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh : Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. (Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan)

Kaidah hukum merupakan perumusan yang bersifat general dari sub-sub bagian hukum atau peristiwa yang dengan rumusannya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi secara parsial. Kaidah hukum tersebut bersumber dari perundang-undangan yang tertulis ataupun tidak tertulis melalui proses yang sah yang harus ditaati oleh warga masyarakat.

Dalam pengertian sederhana atau sempit, kaidah hukum merupakan asas-asas, nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum konkret. Salah satu contoh kaidah hukum adalah "apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara assesornya".

Kaidah Hukum Tentang Akad Murabahah

1. Putusan Nomor : 362 K/Ag/2013

  • Margin yang terlalu besar dalam akad murabahah tidak bertentangan dengan syari'ah, selama akad tersebut dibuat secara sukarela, suka sama suka dan tanpa paksaan.
  • Perbuatan kreditur yang mengeksekusi hak tanggungan sebagai jaminan utang dari debitur bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apalagi kreditur telah menerima kuasa untuk menyelesaikan utang debitur dengan melelang objek tanggungan sebagai konsekwensi dari akad syari`ah yang telah disepakati.

2. Putusan Nomor : 48 PK/Ag/2009

  • Gugatan pembatalan akad murabahah tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sebab perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 2004.
  • Lelang eksekusi atas putusan PN Bukittinggi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sebab perkara pokok sudah diputus sebelum Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara gugatan ekonomi syari'ah, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Putusan Nomor : 104 K/Ag/2017

Surat gugatan atas objek jaminan fidusia yang kurang pihak dan tidak menjelaskan secara rinci perihal objek tersebut, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

4. Putusan Nomor : 539 K/Ag/2017

  • Addendum tentang perubahan pemilihan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dibuat oleh isteri almarhum setelah perkara masuk di Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum acara dan kepastian hukum.
  • Addendum dibuat untuk menyelesaikan realisasi perjanjian, bukan untuk mengubah kewenangan tentang lembaga mana yang berhak mengadili setelah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

5. Putusan Nomor : 138 K/Ag/2017

  • Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah tidak boleh dilakukan terhadap debitur yang jelas-jelas sudah tidak mampu membayar angsuran sesuai perjanjian.
  • Lelang yang sudah dilaksanakan dengan benar dan pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

6. Putusan Nomor : 452 K/Ag/2016

Dalam akad murabahah dapat diletakkan Perjanjian Jaminan Fidusia. Di mana akad murabahah sebagai perjanjian pokok sedangkan perjanjian fidusia sebagai asesor perjanjian.

baca artikel selengkapnya

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi