logo

 

Written by Agung Andri on . Hits: 49

Urgensi dan Bentuk Dasar Hukum (Rechtelijke Gronden) dalam Fundamentum Petendi

Oleh : Wafda Husnul Mukhiffa, Lc (Calon Hakim PA Penajam)

Ketika hendak memutuskan suatu perkara perceraian, seorang hakim memerlukan pertimbangan hukum yang tepat dengan penempatan pasal-pasal yang tepat. Untuk dapat menemukan pertimbangan hukum tersebut hakim harus memeriksa dengan cermat surat gugatannya, dimulai dari memahami secara benar dan jelas uraian peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan atau pertengkaran dan telah tertulis dalam dalil gugatannya.

Hal ini tidak lain karena dalil gugatan atau posita atau yang disebut dengan Fundamentum Petendi merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang mana keduanya tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan Fundamentum Petendi ini, terdapat dua unsur bagian : (1) bagian yang menguraikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi disebut feitelijke gronden (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara penggugat dan objek yang disengketakan atau antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan objek yang disengketakan. Hubungan hukum tersebut menjadi dasar yuridis daripada tuntutan
yang disebut rechtelijke gronden.

Di dalam praktiknya tidak ada pedoman yang baku tentang teknik pembuatan gugatan, dan ketidakadaannya tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu permasalahan yang menyebabkan timbulnya suatu perkara tersebut berbeda atau bervariasi, dan setiap Penggugat maupun kuasa hukum dalam menyusun redaksi gugatannya menggunakan kalimat yang berbeda. Menurut Jeremias Lemek terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok dalam membuat gugatan, yaitu, (1) cara berpikir distinktif, (2) dasar hukum, (3) klasifikasi hukum, (4) penguasaan hukum materiil, (5) penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (6) posita harus sinkron dengan petitum, (7) berpikir taktis, (8) ketelitian, (9) singkat padat tetapi mencakup, (10) penguasaan hukum acara perdata. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang akan mengajukan gugatan haruslah mengetahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak mencamtumkan dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang akan diambilnya. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya perumusan gugatan yang obscuur libel (gugatan gelap) karena tidak dicantumkannya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar gugat.

Selama mengikuti kegiatan magang ke II Program Pelatihan Calon Hakim Terpadu di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, penulis diwajibkan untuk melakukan observasi partisipatif atas tugas-tugas yang berhubungan dengan materi magang II yaitu pendamping Panitera Pengganti. Sebagai contoh ketika penulis menganalisa syarat formil surat gugatan di Pengadilan Agama Banjarnegara dimana dasar hukum yang digunakan sebagai dalil gugat pada perkara perceraian seluruhnya berbentuk pasal perundang-undangan. Sedangkan selama penulis bertugas di Pengadilan Agama Tanah grogot dasar hukum pada surat gugatan dituangkan bukan dalam bentuk pasal melainkan pernyataan yang sudah dianggap sebagai dasar hukum. Hal tersebut menginspirasi penulis untuk membahas lebih jelas tentang seberapa pentinya dasar hukum dalam fundamentum petendi serta bentuk penulisannya dalam surat gugatan. Adapun dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif yang mana dalam penyusunannya diangkat dari beberapa kajian literatur dan hasil dari laporan pelaksanaan kegiatan magang II.

Secara garis besar dalam Fundamentum Petendi atau posita di anggap telah memenuhi syarat apabila didalamnya memuat dua unsur penting, dasar fakta dan dasar hukum. Membuat dasar fakta yang menjadi pokok perselisihan dan sengketa tidak begitu sulit dan dapat dibuat oleh siapa saja, tetapi merumuskan peristiwa hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena penggugat harus menyebutkan dasar hukum (rechtelijke gronden) daripada gugatannya. Apabila Penggugat yang akan mengajukan gugatannya bukan dari kalangan ahli hukum pasti akan mengalami kesulitan dalam meletakkan dasar hukumnya, oleh karena itu selain advokat sebagai praktisi hukum, diperbantukannya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Banjaregara sangat membantu para pihak dalam merumuskan dasar hukum pada gugatannya.

baca artikel selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B

Jl. Pahlawan No. 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171
Tlp./Fax (0275) 323180

Email PA Purworejo :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kepaniteraan / (*Relaas) :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor location pin

Tautan Aplikasi